Diketuai RI, Pertemuan ASEAN Pertama di 2023 Akan Digelar Februari
RIAU24.COM - Sejak awal Januari, Indonesia telah memulai masa keketuaan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Kegiatan pertama pertemuan ASEAN yang diketuai Indonesia di tahun 2023 akan digelar pada awal Februari mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Sidharto R Suryodipuro selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, dalam pengarahan media, Kamis (19/1/2023).
"Pertemuan pertama akan dimulai pada 3 dan 4 Februari, yaitu pertemuan ASEAN Coordinating Council, dan esoknya pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN," ujar Sidharto dikutip Republika.co.id.
Sidharto menjelaskan bahwa, ASEAN Coordinaring Council merupakan pertemuan badan tertinggi di bawah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).
Pertemuan tersebut, kata dia, berfungsi membuat keputusan yang akan diambil, yang kali ini terkait tentang Timor Leste untuk menjadi anggota ke-11 ASEAN.
"Selain itu, pada pertemuan itu ada beberapa hal yang akan diputuskan terkait dengan rekomendasi high level task force, yang rekomendasinya disampaikan ke KTT tahun lalu. Sudah diadopsi dan akan dilaksanakan atau dibahas lebih lanjut dalam proses formal Februari mendatang," ujarnya.
"Pertemuan tersebut untuk pertama kalinya menghadirkan Menlu Timor Leste," imbuhnya.
Pada 4 Februari mendatang, pertemuan akan dilanjutkan dengan ASEAN Retreat atau pertemuan para Menlu ASEAN. Rangkaian pertemuan Februari akan dilakukan di Sekretariat ASEAN di Jakarta.
"Ini kegiatan Menlu yang pertama dan akan mengawali tahun keketuaan Indonesia. Di situ juga akan disepakati tentang modalitas partisipasi Timor Leste," ujarnya.
Sementara itu puncak KTT ASEAN direncanakan pada Mei. Kemudian terdapar rangkaian pertemuan Menlu dengan Menlu ASEAN maupun mitra ASEAN. Rangkaian ini akan dilangsungkan pada Juli 2023.
Direncanakan pula KTT kedua termasuk East Asia Summit yang akan berlangsung di September.
Sidartho mengatakan, topiknya akan berkisar pada keketuaan Indonesia, keanggotaan Timor Leste, tindak lanjut KTT sebelumnya, rekomendasi task force hingga isu Myanmar.
(***)
