Begini Respons Golkar soal Ridwan Kamil yang Dilirik Jadi Cawapres Ganjar
RIAU24.COM - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk bursa Bacawapres dari PDIP Ganjar Pranowo.
Ridwak Kamil menyebutkan bahwa hubungannya dengan Ganjar sangat dekat.
Ia juga mengatakan bahwa Ganjar sulit untukmendulang suara di wilayah Jabar.
Menurut Ridwan Kamil cocok dirinya disandingkam dengan Ganjar jika ingin mendulang suara di Jabar.
"Jadi kalau digabung, kalau menurut matemarika, tya matching. Tapi kan perjodohan itu bukan matematika. Bisa ada petimbangan-pertimbangan non-matematis," ungkap Bappilu Partai Golkar tersebut.
Ucapan Ridwan Kamil langsung direspons Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Dia menegaskan Golkar membantah klaim PDIP yan menyebut Ridwan Kamil (RK) diusulkan sebagai kandidat cawapres Ganjar Pranowo.
Menurut Doli, tidak ada rencana partai berlambang pohon beringin mengusulkan mantan gubernur Jawa Barat itu untuk menjadi pendamping capres dari PDIP.
"Belum ada (mengusulkan Ridwan Kamil menjadi cawapres Prabowo). Sampai sekarang kita masih putuskan Airlangga Hartarto," ujar Doli dalam keterangan tertulis seperti ditulis Selasa (12/9/2023).
Doli yang juga Ketua Komisi II DPR ini menambahkan, nama Airlangga merupakan nominasi di urutan pertama untuk menjadi cawapres Prabowo dari Koalisi Indonesia Maju.
Selain Airlangga, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang diusulkan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Waktu itu kan disepakati, nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama," ujar Doli.
Dia mengaku, partai telah memiliki rencana untuk Ridwan Kamil.
Di mana nantinya Golkar akan menyiapkan dua opsi yang akan dilakoni RK ke depan, yakni maju sebagai cagub di Jawa Barat atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024.
Doli menegaskan, belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres mana pun.
"Kami juga sudah punya planning buat RK (Ridwan Kamil), kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi calon gubernur. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta," ujar Ketua Komisi II DPR itu. ***
