Danantara dibentuk dengan inspirasi dari gagasan ekonom Prof. Sumitro Djojohadikusumo—ayah Presiden Prabowo—yang pada era Orde Baru bermimpi membangun lembaga investasi negara sebagai pilar kesejahteraan rakyat.

Konsep superholding ini digadang-gadang mampu mengelola ratusan triliun rupiah modal, memfasilitasi investasi besar-besaran, dan memacu pembangunan di berbagai sektor. Namun, sejak awal, kritik mengemuka.

Banyak pengamat mempertanyakan apakah Danantara mampu beroperasi layaknya perusahaan investasi profesional, atau justru terjebak dalam lingkaran birokrasi, politik jabatan, dan potensi benturan kepentingan. Penempatan komisaris dan direksi yang dianggap sebagai “titipan” politik semakin memperkuat keraguan publik.

Rocky menilai, masalah utama Danantara terletak pada implementasi, bukan ide.

“BUMN itu seharusnya fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan mengambil untung dari rakyat. Kalau modal saja tidak turun selama setengah tahun, jelas ada masalah tata kelola. Ini bukan sekadar salah kelola, tapi indikasi ada tarik-menarik kepentingan,” tegasnya.

Paradoks Kebijakan dan Dampak Ekonomi